DPR Minta Pemerintah Serius Bantu UMKM

Jakarta, 29/4 (Antara) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah lebih serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program digitalisasi.

"Pemerintah harus lebih intensif mendorong program 'Go Online UMKM' yang telah di-launching, karena pasar semakin terbuka dan perkembangan teknologi informasi semakin pesat," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu malam.

Bambang Soesatyo yang merujuk pada hasil riset McKinsey Institute mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia.

Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 3,97 juta unit UMKM yang saat ini memanfaatkan tekonologi digital.

"Angka 3,97 juta unit itu bukan hanya menunjukkan persentase yang kecil, tetapi juga menjelaskan dengan gamblang betapa UMKM lokal sangat terlambat," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, data hasil riset McKinsey Institute juga menjelaskan banyak aspek, misalnya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar, baik domestik maupun mancanegara. Menurut Bambang, ada beberapa indikator yang secara nyata menunjukkan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi.

"Keterlambatan yang paling nyata adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh daerah di Indonesia," katanya.

Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, kata dia, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional akan berdampak signifikan.

"Bahkan, jumlah pelaku UMKM pun dipastikan akan terus bertambah," katanya.

Bambang mendorong Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi program "Go Online UMKM", karena pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi lengkap tentang program tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata dia, harus dalam posisi proaktif mensosialisasikan Go Online UMKM, baik rencana, target, dan jadwal tahapan "Go Online UMKM".

Menurut Bambang, Dinas Perekonomian di daerah dapat menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan program "Go Online UMKM", karena Pemerintah Daerah memiliki data dan paling tahu potensi maupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.

"Pemerintah memang harus bekerja lebih cepat karena digitalisasi sudah merambah pada mekanisme kegiatan industri, produksi, lalu lintas barang dan jasa, serta transaksi," kataya.

Bambang menegaskan, bekerja cepat sudah menjadi keharusan agar sektor bisnis dalam negeri, terutama UMKM dapat mengejar keterlambatannya beradaptasi dengan era digitalisasi dan otomasi saat ini.


Comments

Popular posts from this blog

MIWF Makassar Dihadiri Penulis Mancanegara

Pendidikan Yang Membumi Untuk Anak Bangsa

Risensi Buku Pustaka dan Kebangsaan