Politisi Senayan Berebut Kursi Pilpres

Jakarta, 29/4 (Antara) - Pemilu Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019. Pelaksanaannya diawali dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 2018.

Namun, peta politiknya saat ini makin "panas", khususnya menjelang masa akhir pendaftaran.

Dalam perkembangannya, lima partai politik (parpol) di parlemen sudah secara resmi mendukung Joko Widodo sebagai bakal capres periode 2019 s.d. 2024. Keempatnya adalah PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, Partai Hanura, dan terakhir PKB.

Di sisi lain, Partai Gerindra yang merupakan parpol oposisi, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas), sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres sekaligus menjadi penantang Jokowi pada Pilpres 2019.

Kandidat capres dan cawapres pun diramaikan dari kalangan anggota parlemen yang memiliki posisi penting di lembaga legislatif maupun di partainya masing-masing. Mereka adalah Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy.

Selama ini posisi PAN terpolarisasi sebagai kekuatan parpol opisisi karena banyak pendapat partainya bertentangan dengan kebijakan pemerintah meskipun ada satu menteri di Kabinet Kerja adalah dari PAN, yaitu Menteri Aparatur Sipil Negara.

Dalam setiap pertemuan dan kegiatan Partai Gerindra, selalu dihadiri petinggi PAN dan juga PKS sehingga tentu saja pencalonan Prabowo sebagai bakal capres diindikasikan mengganggu rencana PAN mengusung Zulkifli sebagai capres pada pemilu yang akan datang.

Namun, Zulkifli menegaskan bahwa koalisi antara partainya dan Gerindra maupun PKS masih berjalan baik meskipun Prabowo Subianto resmi melaju di bursa pencalonan presiden. Hal ini diyakini tidak akan memengaruhi koalisi mereka.

Namun, di sisi lain Zulkifli secara tegas mengatakan bahwa partainya belum memutuskan mendukung Prabowo Subianto meskipun dirinya dan petinggi PKS menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra, Rabu (11-4-2018).

Ia mengatakan bahwa arah koalisi dan dukungan PAN dalam Pilpres 2019 belum bisa ditentukan sehingga kemungkinan awal Mei 2018 baru terlihat arahnya, atau usai PAN melakukan rapat kerja nasional (rakernas).

Zulkifli mengatakan bahwa PAN menggagas koalisi nasional, yaitu koalisi yang rasional, berkualitas, mempersatukan, dan menjalin kembali merah putih karena tidak ingin bangsa Indonesia terpecah-pecah.

Di internal PAN, tampaknya tetap bersikukuh menginginkan Zulkifli diusung sebagai capres, bahkan sosok Zulkifli paling berpengaruh di luar Pulau Jawa.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno bahwa Zulkifli Hasan adalah tokoh yang paling berpengaruh di luar Pulau Jawa sehingga alasan itulah yang membuat PAN mengusung sang ketua umum sebagai capres.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais usai bertemu Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Kamis (26-4-2018) meyakini bahwa partainya bergabung bersama Partai Gerindra dan PKS untuk mengusung Prabowo.

Saat ditanya sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang masih membuka opsi untuk merapat ke kubu Presiden RI Joko Widodo, Amien menjawab bahwa dirinya lebih tahu soal partai daripada Zukifli, yaitu seluruh kader di daerah tidak berkenan untuk mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Amien mengatakan bahwa dalam Rakernas PAN akhir Mei 2018 sudah terbaca rekomendasinya akan mengusung Prabowo dan kader-kader PAN merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi. Misalnya, meningkatnya utang luar negeri dan tidak stabilnya kurs rupiah terhadap dolar.

Oleh karena itu, sikap akhirnya PAN apakah akan tetap mengusung Zulkifli dalam Pilpres 2019 seperti yang diputuskan dalam Rakernas PAN 2017 atau tidak? Hal ini ditentukan dalam rakernas pada bulan Mei mendatang.

Namun, melihat pernyataan Amien Rais, kecil kemungkinan Zulkifli diusung sebagai capres sehingga opsi lainnya menjadikannya sebagai cawapres Prabowo. Akan tetapi, kompromi politik harus dilakukan dengan PKS yang telah mengajukan sembilan nama sebagai capres.

Peluang Cak Imin Pimpinan MPR lainnya yang diusung sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar yang partainya (PKB) saat ini masih berada dalam parpol pendukung pemerintah dengan menempatkan tiga kadernya sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Dalam perkembangannya, Muhaimin bermanuver dengan mendirikan sukarelawan "Join" atau akronim dari Jokowi-Muhaimin pada hari Selasa (10-4-2018) sekaligus mendeklarasikan dukungan partainya kepada Jokowi sebagai capres.

Langkah politik Cak Imin itu tentu saja membuat partai koalisi lainnya protes karena Muhaimin langsung mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi, padahal parpol lainnya baru mewacanakan kadernya sebagai pendamping Jokowi.

Karena beberapa parpol pendukung pemerintah di parlemen telah memiliki cawapres sendiri, seperti Partai Golkar diwacanakan mengusung Airlangga Hartarto, PPP memajukan M. Romahurmuziy, dan Partai Hanura mengusulkan Wiranto.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menilai Muhaimin memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bakal cawapres lainnya, antara lain, pengalaman sebagai aktivis, pemimpin di lembaga legislatif, dan pernah menjadi menteri; didukung basis massa Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh nusantara, seperti para ulama, kiai, dan para santri.

Ia menilai Muhaimin ibarat dua sisi mata uang, yaitu seorang santri tulen sekaligus sebagai sosok nasionalis. Kedua karakter tersebut tidak bisa dipisahkan dari sosok mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Oleh karena itu, Daniel menyakini bahwa Muhaimin akan mampu membantu memberikan efek elektabilitas positif bagi Jokowi apabila dipasangkan pada Pilpres 2019.

Namun, dari semua rekam jejak Muhaimin di segala bidang, hanya ada satu hal yang tidak dimilikinya, yaitu bukan seorang pengusaha, sehingga hal itu menjadi kelebihan karena tidak akan memiliki konflik kepentingan ketika menjadi pemimpin nasional.

Di sisi lain, posisi Muhaimin sebagai pimpinan MPR sebenarnya memiliki kesempatan luas untuk "mempromosikan dirinya" sebagai politikus dan pimpinan partai politik menengah di Indonesia, yaitu dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai daerah.

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri acara sosialisasi tersebut selain membumikan nilai-nilai Pancasila, juga dijadikan sebagai langkah strategis bertemu dengan semua kalangan, khususnya basis massa.

Posisi strategis Muhaimin di MPR itu tentu saja diprediksi akan dikapitalisasi sebagai upaya mendulang suara dengan sarana bertemu dengan konstituen partai dan masyarakat luas di berbagai daerah.

Sikap resmi PKB mengusung Muhaimin sebagai cawapres akan diputuskan dalam musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) yang direncanakan setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2018 atau pada akhir Juni mendatang. Dalam muspimnas tersebut juga akan dibahas berbagai prediksi terkait konstelasi politik yang akan terjadi, termasuk kemungkinan langkah Jokowi yang tidak akan menggaet Muhaimin pada Pilpres 2019.

Momentum itu menjadi penting bagi PKB karena apakah akan tetap dalam koalisi pemerintahan seperti yang diharapkan PDI Perjuangan atau mengambil sikap politik lainnya, misalnya merapat ke kubu Gerindra atau membentuk poros ketiga.

Romy Masih Malu-Malu 

Di kubu PPP, tampaknya masih malu-malu untuk mendeklarasikan Romahurmuziy sebagai capres ataupun cawapres. Namun, dalam perkembangannya partai tersebut mulai membuka peluang memajukan anggota Komisi XI DPR itu dalam kontestasi Pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan adanya elemen-elemen internal PPP yang mendorong Romy untuk menjadi cawapres. Hal itu dianggapnya wajar dan harus dihormati.

Meskipun secara resmi PPP mengusulkan kadernya maju pada Pilpres, Arsul mengaskan bahwa arus besar di lingkaran dalam PPP cenderung menginginkan partai mendorong kadernya diajukan menjadi cawapres.

Namun, yang harus dicermati adalah manuver-manuver politik yang dilakukan PPP dan Romahurmuziy yang terlihat bahwa ada indikasi kuat Romy akan dimajukan sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Misalnya, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang diselenggarakan PPP. Dalam pembukaan munas, Jumat (13-4-2018), para peserta mengelu-elukan nama Romy sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi.

Namun, hasil akhir munas hanya memberikan lima kriteria kepada Jokowi untuk memilih cawapresnya, dan tidak secara gamblang merekomendasikan Romy sebagai cawapres.

Kelima poin tersebut adalah kriteria pertama Jokowi disarankan memilih cawapres yang terpenuhi syarat menurut Islam. Kriteria kedua, cawapres Jokowi harus orang yang berintegritas dan memiliki kompetensi.

Kriteria ketiga adalah Jokowi disarankan menggandeng sosok cawapres dari kalangan santri, berilmu, dan santun. Kriteria keempat, cawapres Jokowi harus peduli dengan rakyat.

Kriteria kelima, Jokowi disarankan menggaet cawapres dari berasal dari generasi muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi.

Sementara itu, manuver politik juga dilakukan Romy, misalnya dalam pembukaan Munas Alim Ulama dirinya menceritakan asal mula Presiden Joko Widodo dicap sebagai prokomunis, pro-RRC, dan anti-Islam, serta keturunan Tiongkok.

Ia menceritakan bahwa pelabelan terhadap Jokowi itu berawal saat perhelatan Pilpres 2014. Pada saat itu Romy menjadi Ketua Divisi Strategi Pemenangan Prabowo Subianto/Hatta Rajasa dan masih menjadi Sekretaris Jenderal PPP.

Romy mengatakan bahwa saat itu ada orang yang menawarkan ide pembuatan majalah Obor Rakyat yang menyampaikan gagasan membawa "dummy" atau desain awal majalah tersebut kepadanya. Dia menegaskan bahwa kalau itu fitnah, berarti ini kriminal, dan kalau ini kriminal, bisa bermasalah kalau kalah.

Manuver Romy yang lainnya adalah ditunjukkan dengan foto-foto yang menunjukkan dirinya sangat akrab dengan Presiden Joko Widodo, misalnya dalam beberapa kesempatan dirinya ikut mendampingi Presiden melakukan kunjungan di beberapa daerah.

Poin lain yang perlu dicatat adalah hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Januari 2018 merilis terkait dengan elektabilitas cawapres 2019.

Dari lima tokoh yang masuk daftar radar cawapres muslim versi LSI, Muhaimin memiliki elektabilitas tertinggi, sebesar 14,9 persen, diikuti dengan Zulkifli Hasan 3,8 persen.

Tiga tokoh lain yang masuk radar cawapres adalah Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat T.G.H. M. Zainul Majdi dengan 2,2 persen, Presiden PKS Sohibul Iman dengan 1,9 persen, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dengan 1,1 persen. (Imam Budilaksono)


Comments

Popular posts from this blog

MIWF Makassar Dihadiri Penulis Mancanegara

Pendidikan Yang Membumi Untuk Anak Bangsa

Risensi Buku Pustaka dan Kebangsaan