Menggunjingkan Gaji Megawati


Jakarta, (Sampetoding 30/5/2018) – Gaji Megawati Soekarnoputrai sebesar lebih dari Rp 112 juta sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pergunjingan di media.

Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (23/5) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perpres tersebut mengatur hak keuangan beserta fasilitas para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Dalam lampiran Perpres tersebut dijelaskan hak keuangan yang diperoleh Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Perinciannya adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp 112.548.000; anggota Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp 100.811.00; Kepala BPIP memperoleh Rp 76.500.000; Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000; Deputi Rp 51.000.000; dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai angka-angka itu terlalu fantastis dan berlebihan untuk lembaga nonstruktural.

"Ini fantastis juga ya angkanya bahkan lebih tinggi dari (gaji) Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya padahal ini adalah lembaga nonstruktural," katanya.

Ia mengatakan seandainya ada keleluasaan anggaran seyogianya diprioritaskan untuk keperluan masyarakat seperti gaji pegawai honorer atau lainnya. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 5 juta per bulan.

"Gajinya Rp 5 juta, tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan tunjangan jabatan yang diterima BPIP justru tercatat paling rendah dibandingkan badan-badan lain.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meyakini para tokoh nasional di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak mengejar materi sehingga pemerintah menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Saya yakin Megawati beserta pejabat BPIP lainnya bukan tokoh-tokoh yang mengejar materi lagi. Pemerintah harus menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat," kata Taufik.

Ia juga meyakini ada proses di dalam mekanisme lembaga Kepresidenan hingga Presiden tanda tangan Perpres tersebut dan dirinya tidak menyalahkan Presiden.

"Saya tidak menyalahkan Presiden dan tokoh-tokohnya, tetapi otak di balik yang mengusulkan ini harus diklarifikasi atau diperiksa dahulu kesehatannya karena ini masalah pembina Pancasila dan beliau-beliau terpojokkan," katanya.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ahmad Basarah mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak pernah berpikir materi saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena berkomitmen menjaga tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut juga menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI, semua tugasnya tidak diukur dengan sekadar persoalan gaji," kata Basarah.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy juga meyakini para tokoh nasional yang berada di struktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seperti Megawati Soekarnoputri tidak akan meminta gaji.

"Saya meyakini Megawati tidak akan meminta gaji apalagi tugasnya membela Pancasila," kata Romahurmuziy atau Romy.

Ia menilai Kementerian Sekretariat Negara harus menjelaskan karena kementerian tersebut yang mengurusi persoalan standar dan protokol dari BPIP sejauh mana.

"Dan masing-masing tentu harus bisa memberikan alasan yang cukup untuk bisa menjelaskan pada rakyat dengan gaji sebesar itu," ujarnya. (AF)


Comments

Popular posts from this blog

MIWF Makassar Dihadiri Penulis Mancanegara

Pendidikan Yang Membumi Untuk Anak Bangsa

Risensi Buku Pustaka dan Kebangsaan